Erwin S Basrin
Tema perubahan menjadi sesuatu yang menarik sebagai bahasa politik dalam berkomunikasi dengan kunstiunte untuk menarik dukungan dan empati masyarakat secara umum, Proses Pemilihan Kepala Daerah hampir di seluruh Indonesia mengusung tema Perumahan walaupun sebagian besar meyederhanakan menjadi bahasa rakyat seperti, sekolah gratis, pendidikan gratis dan bahasa-bahasa politik yang memungkinkan masyarakat tertarik, bahasa-bahasa ini kemudian menjadi kontradiktif dengan implementasi akibat ketidak mampuan kandidat tertentu untuk membuat indikator dan logika-logika pikir (logical framework) sehingga rakyat bisa suatu saat untuk menagih akuntabilitas paling tidak ikut berpartisifasi dalam proses pelaksanaannya, kemudian pertanyaannya adalah seperti apa proses ini terjadi di Bengkulu.?
Isu Perubahan di Propinsi Bengkulu di Usung oleh Pasangan Agusrin Najamudin dan H Syamlan, tema perubahan ini kemudian menjadi matera ampuh untuk mengali dukungan di 9 Kabupaten/kota di Bengkulu, dan isu inipun kemudian mengantar pasangan tersebut menduduki jabatan Gubernur Bengkulu, ada komitmen menarik yang menjadi bahasa komitmen politik kemudian oleh pasangan ini menyatakan bahwa ketika 2,5 tahun priode kepemerintahannya tidak mampu untuk melakukan perubahan maka keduanya akan mengundurkan diri.
Sebenarnya perubahan konstalasi politik dengan pemilihan langsung oleh rakyat diharapkan dapat menghasilkan perubahan yang signifikan paling tidak di struktur pemerintahan itu sendiri, dari bacaan penulis, di Bengkulu ada 3 prayarat yang harus dipenuhi oleh kepemimpinan pemerintahan yaitu Kompetensi, Integritas dan Legitimasi, mari satu-satu kita coba jelaskan penomena tiga hal ini di Bengkulu dalam melihat persoalan politik perubahan tersebut.
Kompetensi ini adalah soal kemampuan dalam memanagemen, menata dan menjalankan struktur pemerintahan, pertanyaannya adalah apakah kemudian pasangan yang mengadang-gadangkan perubahan ini mampu membuat sistem managemen pemerintahan atau birokrasi lebih baik, jika dilihat dalam perjalanannya wacana pembentukan Sumatera Tengah yang dimotori oleh Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong adalah bentuk “ketiakmampuan” dalam memanagement sistem birokrasi yang ada, tidak selesainya memediasi persoalan tata batas antar kabupaten yang adalah di Bengkulu adalah akumulasi dari ketidak mampuan menjalankan sistem pemerintahan yang ada sehingga yang muncul adalah elitis dan primordialesme.
Yang kedua adalah Integritas artinya memiliki kelurusan kata dan tindakan yang memadai, jika kita lihat jauh kebelakang pasangan yang mengsung tema perubahan ini ada ketiaklurusan antara kata dan perbuatan, awalnya yang digadang-gadangkan adalah ekonomi kerakyatan kemudian berubah menjadi multy year project pariwisata nasional, ketidaktepatan untuk mundur ketika tidak mampu membuat perubahan 2,5 tahun meskipun ada banyak pihak yang telah membuat indikator kegagalan sehingga melakukan tekanan tuntutan untuk mundur.
Ke tiga adalah Legitimasi artinya memiliki suara pemili yang banyak dan harus dipertangungjwabkan selama masa jabatanya, jika kita lihat perjalan pemerintahan yang ada ini hanya memenuhi kretaria Legitimasi saja, soal Kompetansi hanya dibuktikan selama 10 menit ketika menyampaikan visi misinya di depan DPRD dan sekilas ketika masa kampanye, dan soal Integritas tidak ada pemeriksaan lebih jauh tentang kandidat apakah dia memiliki moral yang baik ? atau latar belakang yang kelam ? track recordnya seperti apa ketika dia menjalankan apa saja sebelum dipilih.
Pengalam pahit ini seyogyanya menjadi bagian pendidikan politk rakyat secara luas untuk mengenali secara utuh sekaligus membuat indikator bagi kepemimpinan di Bengkulu baik di tataran Pemerintahan Propinsi maupun di tataran Kabupaten/Kota di masa mendatang, sehingga penomena melakukan kebohongan-kebohongan publik tidak terjadi kembali dan isu perubahan bisa dilakukan dengan prayarat memiliki Legitimasi, Integritas dan Kompetensi.
Penulis adalah Orang Rejang Asli
